Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bandung

Aksi Demo AMP Bandung@

Bandung - Di tengah ribuan aksi demo buruh, sekitar lima puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua juga melakukan aksi demo  menuntut kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua. Mereka berdemo di halaman depan Gedung sate Bandung, Rabu (1/5/2013).

Hari ini, 1 Mei 2-13 bertepatan dengan peringatan 50 tahun (1/5/1963–1/5/2013) aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Untuk itu, pada hari ini yang bertepatan dengan peringatan hari buruh internasional, Aliansi Mahasiswa Papua di Jawa Barat, yang diwakili juru bicara AMP, Wenas, menuntut kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua.

Dikatakan, 1 Mei 1963 merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua dari penyerahan kekuasaan dari pemerintah sementara PBB ( UNTEA) kepada Indonesia. Hal ini sesuai dengan perjanjian New York 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (tindakan pilih bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).

Selain kebebasan, mereka juga menuntut agar Tarik Militer ( TNI-Polri) dari seluruh tanah Papua. Wenas  mengungkapkan, kenyataannya sejak 1963 hingga 1969, pemerintah Indonesia menempatkan ribuan militer. Dengan kekuatan militer, Indonesia melakukan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir mapun pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polori) Indonesia. Kekejaman TNI-Polri Indonesia terus berlanjut hingga dewasa ini, pembunuhan terhadap Theis eluay, Mako Tabuni, Huber Mabel serta kasus Biak berdarah, Abepura berdarah, Wamena dan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan tidak tuntas diselesaikan oleh Indonesia.

Tidak hanya itu saja, dalam demonstrasi itu, mereka meminta pemerintah tegas dalam tindak eksploitasi di tanah Papua. Mereka meminta seluruh perusahaan milik kaum imperialis Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dan lain-lain ditutup karena telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran.

“Untuk itu, sekali lagi kami ( AMP-red) tegaskan, bahwa aksi damai ini sengaja kami lakukan sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat Papau,” tegasnya. @husein


Sumber: LENSAINDONESIA.COM:

Rizal Jigibalom, Kordinator Aksi saat membacakan pernyataan sikap (Foto: Ancotex Tekege/SP)

PAPUAN, Bandung —Puluhan pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bandung,  Rabu (1/5/2013) siang tadi, menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Gedung Sate, Bandung.

Mass aksi menuntut pemerintah Indonesia segera memberikan hak menentukan nasipnya sendiri (Self Determination) bagi rakyat Papua Barat.

Menurut Koordinator Aksi, Piyan Pagawak, gabungnya Papua ke dalam NKRI adalah illegal, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 juga dinilai melanggar hukum internasional.


Selain itu, hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi akar persolan di tanah Papua.“Maka itu, NKRI segera berikan kebebasan seluas-luasnya kepada orang Papua untuk menentukan nasipnya sendiri bagi rakyat Papua Barat,” tegas Pagawak.

Ketua AMP Bandung, Frans Kotouki dalam orasinya mengatakan, tanggal 1 Mei 1963, merupakan hari ketika tanah Papua di caplok jadi wilayah Indonesia Timur oleh pemerintah Indonesia.

Kehadiran pemerintah Indonesia, dengan kekuatasn militer (TNI/POLRI) saat itu telah mengancam eksistensi orang asli Papua. Militer Indonesia juga bertindak brutal terhadap orang Papua.

“Orang Papua dianggap setara seperti binatang buruan, ditahan paksa, dianiaya bahkan ditembak mati melalui operasi-operasi militer di tanah Papua hingga kini, semua itu masih terjadi. Dan korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang Papua,” kata Kotouki.

Di akhir aksi, Risel Jigibalon, salah satu panitia aksi, membacakan pernyataan sikap bersama yang dalam pernyataannya, menuntut,  Pertama, pemerintah Indonesia harus segera memberikan hak menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Papua.

Kedua, masa aksi menuntut pemerintah Indonesia segera tarik militer (TNI/POLRI) organik & non organik di seluruh tanah Papua.

“Yang terakhir, pemerintah Indonesia diminta menghentikan segalah eksploitasi dan tutup perusahan asing yang ada di tanah Papua,” tegas Jigibalon.


METTHU BADII

Sumber: Suara Papua 

Foto Aksi AMP Komite Kota Bandung Jabar Memperingati 1 Mei 1963 anekasi West Papua  ke dalam Penaja NKRI

Logo AMP

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat Papua.