RSS 2.0 
 |
| Rizal Jigibalom, Kordinator Aksi saat membacakan pernyataan sikap (Foto: Ancotex Tekege/SP) |
Mass aksi menuntut pemerintah Indonesia segera memberikan hak menentukan nasipnya sendiri (Self Determination) bagi rakyat Papua Barat.
Menurut Koordinator Aksi, Piyan Pagawak, gabungnya Papua ke dalam NKRI adalah illegal, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 juga dinilai melanggar hukum internasional.
Selain itu, hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi akar persolan di tanah Papua.“Maka itu, NKRI segera berikan kebebasan seluas-luasnya kepada orang Papua untuk menentukan nasipnya sendiri bagi rakyat Papua Barat,” tegas Pagawak.
Ketua AMP Bandung, Frans Kotouki dalam orasinya mengatakan, tanggal 1 Mei 1963, merupakan hari ketika tanah Papua di caplok jadi wilayah Indonesia Timur oleh pemerintah Indonesia.
Kehadiran pemerintah Indonesia, dengan kekuatasn militer (TNI/POLRI) saat itu telah mengancam eksistensi orang asli Papua. Militer Indonesia juga bertindak brutal terhadap orang Papua.
“Orang Papua dianggap setara seperti binatang buruan, ditahan paksa, dianiaya bahkan ditembak mati melalui operasi-operasi militer di tanah Papua hingga kini, semua itu masih terjadi. Dan korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang Papua,” kata Kotouki.
Di akhir aksi, Risel Jigibalon, salah satu panitia aksi, membacakan pernyataan sikap bersama yang dalam pernyataannya, menuntut, Pertama, pemerintah Indonesia harus segera memberikan hak menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Papua.
Kedua, masa aksi menuntut pemerintah Indonesia segera tarik militer (TNI/POLRI) organik & non organik di seluruh tanah Papua.
“Yang terakhir, pemerintah Indonesia diminta menghentikan segalah eksploitasi dan tutup perusahan asing yang ada di tanah Papua,” tegas Jigibalon.
METTHU BADII
Sumber: Suara Papua
Geen opmerkings nie: